Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (11/7/2025). Foto: Ica/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya penataan sistem pelayanan dan tata kelola Bandara Internasional Soekarno Hatta secara profesional dan modern. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke bandara tersebut dalam rangka pengawasan infrastruktur transportasi udara dari aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan.

“Bandara Soekarno Hatta adalah cerminan wajah negara. Maka pelayanan, keamanan, dan keselamatannya harus sesuai dengan standar internasional dan peraturan nasional, termasuk dalam pelaksanaan keprotokolan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010,” ujar Lasarus ketika melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (11/7/2025).

Diketahui, Bandara Soekarno Hatta merupakan bandara tersibuk di Indonesia dan salah satu simpul strategis mobilitas nasional. Berada di wilayah metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), bandara ini menangani lebih dari seribu penerbangan setiap harinya serta menjadi gerbang utama masuk-keluarnya wisatawan dan barang logistik dari dan ke berbagai penjuru dunia.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengungkapkan bahwa Komisi V menerima banyak aduan masyarakat terkait pengelolaan pelayanan di Bandara Soekarno Hatta. Mulai dari ketidakteraturan terminal, masih adanya oknum tidak berkepentingan di area terbatas, diskriminasi di fasilitas publik, hingga perlakuan istimewa yang tidak sesuai dengan aturan keprotokolan.

“Meskipun Soekarno Hatta masuk peringkat 25 dunia versi SKYTRAX dan mendapat sertifikat 4-Star Airport, kita tidak bisa tutup mata terhadap persoalan-persoalan dasar seperti pelayanan yang diskriminatif, sistem antrean yang kacau, hingga pengawasan pas bandara yang lemah,” tegas legislator dari Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) II itu.

Lasarus juga menyoroti perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas protokoler berbagai instansi di bandara. Ia menyebut, sistem akses ke area terbatas harus didasarkan pada tugas resmi dan prosedur yang ketat, bukan sekadar “previlege” tanpa landasan.

“Kami tidak anti terhadap protokol. Tapi sistem dan profesionalisme itu harus ditegakkan. Kalau tidak ada sistem yang fair dan teratur, maka pelanggaran akan jadi kebiasaan,” tambahnya. Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi, khususnya di bandara sebagai simpul mobilitas nasional.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Mohamad Rizal Pahlevi, menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh pada pelayanan bandara. Ia mengakui adanya tantangan besar dalam meningkatkan kualitas layanan, namun tetap optimis akan adanya perbaikan yang signifikan.

"Kami mencoba berupaya, karena kami Angkasa Pura ingin memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik," ujar Mohamad Rizal di hadapan anggota Komisi V DPR RI. (ica/aha)